JAKARTA – Undang-Undang (UU) Cipta Kerja telah resmi disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU ini pun dipercaya berdaya di membangun tren investasi ramah lingkungan.

Menurut Menteri Lingkungan Hidup 1993-1998 Sarwono Kusumaatmadja, sudah zamannya bahwa investasi ramah lingkungan masuk ke dalam pasar investasi dan untuk itu semua pengaturan tentang investasi lingkungan hidup harus dipermudah. Dipermudah bukan berarti mengorbankan lingkungan. Karena pengaturan lingkungan tumbuh saat ini seperti halnya penggolongan di bidang lainnya masih mampu disederhanakan, namun tetap efektif.

Sarwono pun menyayangkan adanya persepsi umum, andaikata investasi dimudahkan otomatis itu berarti para pekerja dan lingkungan hidup dirugikan. Menurutnya, keberadaan UU Cipta Kerja adalah respons masa saat ini.

Baca Juga:   Pengusaha dan AS Jajaki Peluang Investasi pada Indonesia

“Karena kita sangat ketinggalan dalam regulasi. birokrasi juga terlalu gemuk serta aturan kita saat ini mulia sama lain juga tidak cocok sehingga kemudian pemerintah, dalam kejadian ini Pak Jokowi mengambil rintisan untuk membuat apa yang dikenal Omnibus Law di mana segala macam aturan yang simpang siur dan saling bertentangan dengan birokrasi yang gemuk ini diselesaikan sekaligus, ” ujarnya, dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

Negeri harus punya komunikasi yang menawan tentang UU Cipta Kerja supaya orang yakin bahwa undang-undangini tak mengorbankan lingkungan atau para pelaku demi investasi. Menurutnya, karena inti utama yang ditonjolkan adalah memudahkan investasi, orang otomatis berpikir lingkungan hidup dikorbankan.

Baca Juga: Menko Airlangga Sebut Sertifikasi Halal untuk UMKM Percuma Ada di UU Ciptaker

“Padahal kan tak. Karena banyak sekali instrumen-instrumen dunia hidup yang sudah waktunya diperkuat perannya, ” tuturnya.

Dia mengambil contoh dalam pengelolaan tata ruang. Misalnya Kajian Dunia Hidup Strategis, kemudian penilaian industri-industri berbasis resiko. Kalau risiko nya rendah tidak perlu AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Jika risikonya sedang juga tak perlu AMDAL asalkan UPL dan UKL-nya (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Cara Pemantauan Lingkungan Hidup) bagus.

“Kemudian semua perizinan di bidang lingkungan harus disatukan di dalam izin usaha. Sehingga kalau terjadi masalah di bidang lingkungan, oleh karena itu izin usahanya dicabut. Kalau sekarang kan tidak. Jadi segmentasi preskripsi ini yang sedang dibenahi, ” tuturnya.

Mispersepsi menurutnya terjadi karena yang paling getol menyambut baik UU Cipta Kegiatan adalah Kamar Dagang dan Industri Indonesia.