JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta seluruh gubernur dalam Indonesia mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang meminta Upah Minimun Provinsi (UMP) tahun 2021 tak dinaikan.

Pemimpin KSPI Said Iqbal mengatakan aktivitas perlawanan buruh akan semakin mengeras terhadap penolakan tidak adanya kemajuan UMP 2021.

Baca Pula:   UMP 2021 Tidak Terbang Instrumen Bantu Perusahaan, Buruh Dapat BLT

“Menaker tidak memiliki sensitivitas nasib buruh, hanya memandang kepentingan pengusaha semata, ” kata Said Iqbal pada keterangan tertulis, Selasa (27/10/2020).

Dia mengakui bila dunia usaha memang sedang mengalami kemerosotan akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah juga harus bersikap lebih lurus soal UMP 2021.

Baca Juga:   Sri Mulyani: UMP 2021 Tak Naik agar Perusahaan Tidak PHK Karyawan

“Jangan dipukul rata semua perusahaan tidak dapat. Faktanya di tahun 1998 kendati tetap ada kenaikan upah minimum untuk menjaga daya beli bangsa, ” tegasnya.

Tempat meragukan bila keputusan Menaker Ida ini sudah mendapatkan persetujuan lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Apakah presiden sudah mendapati keputusan Menaker ini? Atau cuma keputusan sepihak Menaker?, ” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menimbulkan Surat Edaran (SE) yang diperuntukkan kepada Gubernur se-Indonesia. Surat Informasi Nomor M/11/HK. 04/2020 ini menyusun tentang Penetapan Upah Minimum Tarikh 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).