JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Negara (BPN) ikut berkomentar menerjang sengketa lahan antara PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII dengan Kekasih Rizieq. Di mana PTPN mengklaim sebagai pemilik lahan, sedangkan pihak dari Habib Rizieq mengakui menggunakan lahan tersebut setelah dibiarkan bertahun-tahun terlantar.

Membaca Juga:   Sengkarut Markaz Syariah FPI, Habib Rizieq: Tanah Itu Ada Suratnya, Saya Membeli Over Garap!  

Direktur Jenderal Penetapan Hal serta Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria & Tata Ruang (ATR) Suyus Windayana mengatakan, tanah yang dimiliki sebab PTPN yang kini dipakai untuk mendirikan pesantren itu merupakan aset negara. Sehingga, meskipun Hak Berjalan Usaha (HGU) atas tanah tersebut habis maka akan dikembalikan kepada negara.

Nantinya tata dan kepemilikan dari lahan itu akan menjadi aset dari perusahaan (BUMN). Artinya, PTPN akan masih menjadi pihak yang menguasai desa tersebut karena merupakan aset negeri yang dalam hal ini dikasih kepada BUMN.

Baca Juga: Melihat Sengketa Lahan PTPN Vs Habib Rizieq sejak Sisi UU Pertanahan

“Tanah PTPN merupakan aktiva negara yang pengelolaannya oleh Menteri BUMN. Tanah aset BUMN yang berakhir jangka waktu hak pada tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai dan tetap menjadi kekayaan pemerintah dalam hal ini aset BUMN, ” ujarnya saat dihubungi Okezone, Jumat (25/12/2020).

Lagi pula, pelepasan lahan molek itu pemerintah pusat maupun daerah melalui BUMN maupun Badan Cara Milik Daerah (BUMD) harus mendaftarkan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks ini adalah harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir.