JAKARTA awut-awutan Kementerian Ketenagakerjaan telah mencetak ketentuan pemberian Tunjangan Keadaan Raya (THR) bagi praktisi. Menaker Ida Fauziyah mengatakan, perusahaan tidak boleh mencicil THR bagi para pekerja.

“Pengusaha tidak boleh mencicil pembayaran THR kepada karyawan. THR harus diterima pekerja secara sempurna sesuai haknya, ” ucap Ida dalam konferensi pers virtual di Jakarta.

Walaupun begitu, dia menambahkan bahwa perusahaan yang tidak mampu hanya diperbolehkan menunda pembayaran THR sebelum Hari Raya Idul Fitri atau H-1 Lebaran. Ketidakmampuan itu harus dibuktikan dengan data yang menyatakan bahwa perusahaan yang bergandengan memang tidak mampu memenuhi tepat waktu, yaitu H-7 Lebaran.

“Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar agar melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik. Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai periode pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021, ” terang Ida.

Tetapi, dia menegaskan bahwa suara tersebut tidak menghilangkan ke kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan kepada pelaku dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya: Dibayar Penuh, Menaker: Pengusaha Tidak Boleh Cicil THR!

(fbn)