JAKARTA – Wakil Pemimpin Umum Asosiasi Pengusaha Nusantara (Apindo) Shinta Kamdani menghargai pemerintah perlu memberikan sokongan peningkatan kapasitas pelaku daya lokal guna menangkap peluang investasi di sektor perubahan dan teknologi.

Faktor sumber daya bani adam (SDM) ditengarai menjadi salah satu kendala Tesla Inc gagal masuk Indonesia, selain tentunya soal iklim perpajakan yang belum kondusif.

  Mengaji juga: Gebrakan Menko Airlangga: Bikin 3 Jembatan Sungga Investasi Singapura ke RI!

“Ini langkah yang paling pelik untuk matchmaking dengan pelaku lokal, karena investor ijmal punya kriteria masing-masing. Menetapkan dukungan pembinaan dari negeri, jika kerja sama tersebut dilakukan dan pemerintah menyediakan dengan insentif, kami tetap kerja sama investor global dan nasional bisa terjadi dengan lebih mudah dan cepat, ” ujar Shinta melalui keterangan di Jakarta, Jumat.

Terkait investasi sendiri, Shinta memperhitungkan sejatinya banyak peluang investasi yang belum optimal ditangkap oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Padahal menurut Shinta, Undang-Undang (UU) Membikin Kerja telah memberikan ruang akselerasi investasi yang cukup luas.

  Baca juga: Pulang dari Jepang, Menperin Kantongi Investasi Rp45, 6 Triliun

Dia juga menilai perlu pengembangan soal kepastian memperoleh motivasi maupun stimulus buat calon-calon investor yang bakal hadir Indonesia, terlebih untuk investasi-investasi yang memiliki efek bertambah atau multiplier effect.

“Ini yang menetapkan dipastikan, bagaimana pemerintah bisa meningkatkan kepastian, kalau perlu diawasi betul agar motivasi fiskal maupun non fiskal bisa diberikan kepada investor global yang menciptakan inklusivitas bisnis maupun mengembangkan supply chain, ” kata Shinta.

  Baca juga: Menperin Hati Mazda Bangun Pabrik pada Indonesia

Direktur Deregulasi BKPM Yuliot menyambut baik berbagai masukan dari seluruh pihak dengan perhatian terhadap iklim investasi dalam negeri.

Ia mengatakan, pihaknya mau segera merespon arahan Pemimpin dengan menyiapkan insentif selain yang sudah ditentukan di Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.