JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluatkan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 terkait penataan pipa atau kabel bawah laut . Keputusan ini pun mempunyai banyak keuntungan bagi negeri, pelaku usaha dan serupa masyarakat serta meliputi bagian ekonomi, kelestarian ekosistem laut, hingga kedaulatan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembuat kebijaksanaan sudah mulai menyosialisaikan Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 itu kemarin. Sosialisasi yang dihadiri Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono itu berlangsung secara luring & daring.

“Kepmen ini menjadi sangat penting. Kenapa? Kami menentang melibatkan semua kementerian dan lembaga. Kemudian ada kurang kata kunci di sana. Yang pertama dari arah kedaulatan, kemudian aspek keekonomian, dan seterusnya, ” perkataan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (PRL) KKP TB Haeru Rahayu di Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Baca Juga:   Tingkatkan Produktivitas, KKP Tebar 180 Ribu Benih Ikan di Jakarta Selatan

Tebe -sapaan TB Haeru- menjelaskan, regulasi penataan pipa dan kabel di bawah laut membuktikan keseriusan pemerintah melalui KKP dalam mengelola ruang bahar dengan bijak. Kesemerawutan pipa dan kabel yang sudah lama terjadi akhirnya mampu teratasi dengan adanya regulasi ini.

Setelah Kepmen KP 14/2021 datang, KKP bersama kementerian serta lembaga terkait kini menggodok bisnis proses perizinan berusaha di ruang laut. Targetnya dalam dua bulan kedepan proses bisnis sudah siap sehingga pemanfaatan ruang laut bisa lebih optimal.

“Bijak itu artinya kombinasi antara keberlanjutan secara tetap kita melihat ekosistem. Kemudian kita juga tahu kesejahteraan dengan kita juga mengupayakan keekonomian. Dua koridor ini harus kita jika jembatani supaya kita mampu mempersiapkan NSPK-nya sebaik mungkin, ” urai Tebe.

Berdasarkan Kepmen KP 14/2021 yang ditetapkan di 18 Februari tersebut, Departemen Pertahanan (Kemhan) kini dilibatkan dalam proses bisnis perizinan. Kemhan berperan mengeluarkan security clearance yang menjadi rekomendasi pelaksanaan kegiatan pemasangan pipa maupun kabel bawah bahar.

Menyuarakan Juga:   Atur Saluran dan Kabel Bawah Bahar, Menteri KKP: Ini Infrastruktur Strategis

Penetapan security clearance oleh Kemhan menegaskan bahwa negeri ingin menjamin kegiatan pada bawah laut yang kaitannya dengan pipa maupun kabel, tidak mengancam kedaulautan negeri.

“Dengan adanya pemetaan itu termasuk secara segala prosesnya, tentu sekadar bahwa negara kita tidak begitu mudah dimasuki oleh negara lain. Jadi daripada proses awal ada cara perizinannya, dalam pelaksanaan serupa ada kontrolnya, sampai nanti dengan akhir sesuai tak dengan persetujuan yang kita berikan, ” ungkap Dirjen Strategi Pertahanan Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason.