JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan penertiban kepada alat bantu penangkapan ikan rumpon yang dipasang secara ilegal di dalam Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Pulau Pieh di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI 572 Perairan Barat Sumatera Barat. Penertiban itu buat melindungi kawasan konservasi peraiaran sebab kegiatan penangkapan ikan secara ilegal.

“KKPN ini perlu untuk diawasi karena mempunyai biodiversitas yang tinggi seperti terumbu karang, lamun, jenis ikan dilindungi, mangrove dan lainnya. Sehingga kudu dikelola dan dimanfaatkan secara tertib dan berkelanjutan, ” ujar Eksekutif Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tb Haeru Rahayu, dalam keterangan tertulis, Selasa (14/7/2020).

  Baca juga: Menteri Edhy Pastikan Lapangan Kerja Anyar untuk 14 ABK Long Xing 629

Dia memastikan pemasangan rumpon di KKPN tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui kalau berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan serta Perikanan Nomor 47 tahun 2016, Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa kegiatan penangkapan ikan di kawasan konservasi perairan dilakukan sebab kapal penangkap ikan berukuran menyesatkan besar 10 GT.

“Selain tidak memiliki izin, kegiatan penangkapan ikan secara terpatok di KKPN hanya untuk kapal-kapal dibawah 10 GT, ” ungkap dia.

  Baca juga: KKP Tangkap 3 Kapal Ilegal Asal Malaysia

Sementara itu, Penasihat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Bahari, Matheus Eko Rudianto menyebut sepanjang Januari – April KKP menindak 194 kapal perikanan yang melaksanakan kegiatan penangkapan di KKPN. Adapun rincian pelanggaran tersebut terjadi dalam 6 KKPN yaitu Anambas ada 151 kapal, Aru ada 37 kapal, Pulau Pieh ada 1 kapal, Laut Sawu 1 kapal, dan Waigeo 4 kapal.

“Empat KKPN lain yaitu Gili Matra, Kapoposang, Padaido, dan Laut Banda tidak terlihat adanya pelanggaran, ” tegas dia.

  Baca juga: Marak Penangkapan Ikan secara Bahan Peledak, Peredaran B2 Diperketat

Di sisi lain, Direktur Pemantauan dan Berdiam Armada, Pung Nugroho Saksono mengatakan penertiban rumpon di KKPN Pulau Pieh dilakukan oleh Kapal Pengelola (KP) Perikanan Hiu 12 yang dinakhodai oleh Capt Novry Sangian pada beberapa hari yang berarakan.

Menurutnya, penataan tersebut dilakukan karena rumpon-rumpon tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan & Perikanan No 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon.

“Tidak tersedia tanda pengenal sebagaimana dipersyaratkan, selain itu pemasangannya pun titiknya pas berdekatan, ” kata dia.

Rumpon-rumpon ilegal tersebut kemudian dibawa ke Satwas SDKP Padang untuk diamankan. Selama periode Januari sampai dengan Juli, Kapal Pengawas Perikanan telah melakukan penataan terhadap 30 rumpon dari bervariasi wilayah di Indonesia.

(rzy)

Loading…