JAKARTA awut-awutan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus berkomitmen dalam memperkuat sektor UMKM halal dan mendorong pengembangan bisnis keluaran halal UMK melalui penyederhanaan & percepatan proses perizinan.  

“Fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi UMK yang ditanggung oleh pemerintah dan mekanisme self-declare bagi pelaku UMK untuk produk tertentu sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Taruhan Produk Halal (BPJPH), ” introduksi Airlangga di Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Keren, Penyandang Disabilitas Produksi 27, 2 Juta Masker Standar WHO

Dia melanjutkan pemerintah juga berupaya menjamin kemudahan bisnis keluaran halal melalui penetapan kehalalan buatan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi Majelis Permusyawaratan Ustazah (MPU) di Aceh yang dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal. Pengembangan Lembaga Pemeriksa Halal juga dilakukan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas), Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Mulia Swasta di bawah lembaga keyakinan atau Yayasan Islam.  

“Kolaborasi antara pemerintah, UMKM, swasta, dan akademisi maupun ormas amat dibutuhkan untuk menciptakan terobosan solusi terbaik dalam mengakselerasi perluasan produk halal dan transformasi digital di Indonesia, ” ucap Menko Airlangga.

Kemenko Perekonomian akan mendorong pelaksanaan “Program Pelatihan Digitalisasi Pemasaran dan Manajemen Buatan Halal bagi UMKM” melalui persekutuan antara stakeholders terkait, antara lain Kementerian Koperasi dan UKM, BPJPH Kementerian Agama, dan 4 (empat) platform digital yang memiliki servis berbasis syariah, yaitu LinkAja Syariah, Tokopedia Salam, Blibli Hasanah, serta Bukalapak.  

“Kita menyadari bersama bahwa meng-online-kan dan menghalalkan UMKM saja tidak pas, sehingga diperlukan sinergi kolaborasi beserta penguatan komitmen peran-peran yang silih terintegrasi dari seluruh pemangku relevansi untuk menguatkan peran UMKM makers halal dalam ekosistem ekonomi syariah Indonesia, ” tandasnya.

(kmj)