JAKARTA – Pemerintah menyerahkan izin bagi investor asing dan swasta dalam kampung untuk mencari harta karun maupun benda muatan pesawat tenggelam (BMKT), di kolong laut Indonesia. Aturan tersebut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Menurut Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi, izin pengangkatan BMKT benar bukan kali ini selalu dibuka. Di mana sebelumnya sudah pernah diberlakukan dalam tahun 2000 sampai keputusannya dimoratorium.

Kemudian, kata dia, segala kos dalam proses pengangkatan BMKT ditanggung oleh pihak ketiga dalam hal ini bagian swasta yang diberikan permisi. Hal ini berdasarkan manifestasi yang pernah dilakukan di zamannya.

“Apabila dari Perpres yang semenjak pertama kali zaman Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid) tahun 2000 itu ialah semua biaya operasional, riset, eskavasinya itu harus ditanggung oleh pihak ketiga, sebab swasta, ” ujar dia kepada MNC Portal Indonesia , Senin (8/3/2021).

Baca Juga:   Aneh Diizinkan Buru Harta Karun RI, KKP: Tidak Boleh Merugikan Negara 

Dia juga membaca bahwa negara nantinya mau dapat bagian BMKT yang berhasil diangkut oleh bagian ketiga.

“Negara akan memilih mana sekadar artefak-artefak yang paling istilahnya yang paling masterpiece sungguh, yang menjadi pilihan-pilihan yang paling bernilai daripada temuan itu, ” ungkap tempat.