JAKARTA – Presiden Joko Widodo telah melantik Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyerahkan petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021 kepada Jajaran Dewan Pengawas dan Direksi BPJAMSOSTEK hari ini.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menyampaikan, setiap direksi siap melaksanakan amanah Presiden, dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, dengan tata kelola yang benar, dan tetap mengedepankan inovasi.

“Secara umum dan berdasarkan ISSA, ada empat tantangan yang siap kami hadapi ke depan, yang pertama yaitu perlindungan bagi seluruh tenaga kerja di Indonesia, kemudian perlindungan pada pasar tenaga kerja di era industri 4. 0, peningkatan manfaat, kemudahan dan kecepatan layanan kami dan selanjutnya peningkatan IT Agility” ungkap Anggoro.

Lihat Juga:   Beberkan 3 Tantangan, Dirut Baru BPJS Ketenagakerjaan Singgung Investasi

Anggoro menjelaskan dari kondisi jaminan sosial sekarang, pihaknya memiliki strategi besar dalam 100 hari pertama yang disebut Same Day Service. Dirinya serta Direksi BPJAMSOSTEK ingin memberikan dampak nyata yang langsung berdampak bagi tenaga aksi.

Dalam mengerjakan tugasnya, Anggoro telah menetapkan jajaran direktur teknis yang membidangi masing-masing direktorat. Adapun nama-nama tersebut, yaitu:

Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi – Pramudya Iriawan Buntoro

Direktur Keuangan : Asep Rahmat Suwandha

Direktur Umum serta SDM – Abdur Rahman Irsyadi

Direktur Kepesertaan – Zainudin

Direktur Pelayanan : Roswita Nilakurnia

Direktur Pengembangan Investasi : Edwin Michael Ridwan Anggoro

Baca Juga:   Daftar Nama Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang Dilantik Jokowi Hari Ini

Dia juga berharap sinergi positif yang terjalin dengan DJSN mampu meningkatkan kinerja BPJAMSOSTEK, untuk mewujudkan visi dan misi di dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada peserta.

“Dari sisi kepesertaan, kami akan memberikan lalu memastikan kemudahan pendaftaran dan pembayaran bagi peserta. Dari sisi layanan, kami maka akan rebranding layanan mobile lalu mengembangkan layanan fully digital yang memanfaatkan teknologi biometric, kami juga sangat issue dengan data dan kolaborasi, ” ungkapnya.

Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, BPJAMSOSTEK dipastikan maka akan menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Ya, fokus utama tahun terkait adalah implementasi program baru yang diamanahkan kepada kami, yakni Jaminan Kehilangan Kegiatan (JKP), kami akan persiapkan segala sesuatunya agar JKP ini segera bisa terimplementasi dengan baik dan menjadi penyempurna jaminan sosial yang sudah ada, ” tambah Anggoro.